Data dan fakta Pasca Pemilu 2019

Oleh: Divisi LITBANG HMJ-IP

Pemilu serentak 2019 kali ini merupakan pemilu yang kelima diadakan setelah adanya reformasi.Perbedaan dari pemilu-pemilu sebelumnya adalah menggabungkan antara pemilihan eksekutif dan legislatif. Perihal persiapan pemilu ini menjadi sangat berbeda ketika pemilu 2019 membutuhkan logistik yang sangat banyak. Mengingat setiap orang menggunakan hak pilihnya terhadap 5 surat suara yang telah disediakan sebelumnya. Dalam mewujudkan pemilu serentak 2019 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak, muncul penafsiran bahwa Pemilu 2019 akan diselenggarakan dengan 5 kotak. Secara sederhana putusan itu banyak dimengerti sebagai sekedar perbedaan dalam penyelenggaraannya dimana Pemilu 2019 akan diselenggarakan secara bersamaan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tahun 2019 ini Biaya Penyelenggaraan pesta demokrasi diadakan besar-besaran dan di seluruh Indonesia, terjadi pembengkakan biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. Berdasarkan data yang didapatkan, telah dianggarkan sekitar Rp 24,8 triliun. Nilai ini meningkat sekitar Rp 700 miliar dibandingkan Pemilu 2014, yang diselenggarakan dengan biaya 24,1 triliun. setelah dipilih, akan ada 1 presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR, 136 anggota DPD, serta 19.817 anggota DPRD, yang terdiri atas 2.207 anggota DPR provinsi dan 17.610 anggota DPRD kota/kabupaten.
Sedangkan para pemilih sejauh ini yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU sebanyak 185.732.093 orang, yang terdiri atas 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Mereka akan memilih di 805.075 TPS. Pada pemilu 2019 ini diikuti 16 partai politikyang lolos verivikasi. Implikasi yang diharapkan dari adanya pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan pemilu disertai efektivitas yang mengikutinya, yang dapat menekan pengeluaran dana negara dalam pemilu. Dengan pemilu serentak, maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan sistem parpol dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Selain itu, hasil pemilu dengan sistem serentak dapat dilihat secara relevan antara anggota legislatif terpilih dengan presiden terpilih terhadap penguatan sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara dapat melakukan fungsinya terhadap sistem presidensial secara sistematis korelatif dengan integrasi yang signifikan dalam kerjasama dengan DPR.

Dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 80 persen dalam Pemilihan Umum 2019, terjadi beberapa perubahan suasana bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Antusiasme tersebut menunjukkan pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Pendewasaan itu ditandai dengan pemahaman tentang hak pilih dan ikut menentukan hasil pemilu.

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di website resmi KPU hadir dipemilu 2019. Informasi yang beredar di masyarakat menciptakan beragam asumsi negatif terhadap penyelenggaraan pemilu. situng pemilu dihadirkan oleh KPU dengan cita-cita agar terciptanya keterbukaan informasi pemilu kepada publik. Di sisi lain, terdapat penekanan bahwa hasil dari pemilu 2019 ini akan diberitahukan secara resmi ketika proses rekapitulasi secara manual sudah selesai secara menyeluruh. Pemilu idealnya digambarkan sebagai suatu wadah bagi masyarakat untuk memberikan hak suaranya sebagai warga negara.  Negara demokrasi dapat dikatakan demokratis jika  negara dapat menjamin keberlangsungan pemilu yang bebas dan adil secara menyeluruhAdanya kejadian kesalahan input data, penulis menilai perlu adanya penekanan koordinasi yang baik antara KPPS, PPK dengan operator data situng yang bertugas. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah dalam hal untuk menghindari adanya ketidaksesuaian rekap data dalam proses penghitungan suara di masing-masing TPS sebelum diberikan kepada operator data situng.

Proses panjang dilalui oleh operator data situng untuk mengirimkan data entry ataupun gambar rekap data. Pertama, sebelum kita menginput data terlebih dahulu kita harus menunggu rekap data yang diantar oleh perwakilan masing-masing TPS. Pada sesi ini operator data situng KPU Kota Padang sendiri harus menunggu setidaknya 2 atau 3 hari untuk menunggu kedatangan rekap data. Perihal ini tentu berbuntut panjang sehingga proses real count situng KPU hingga saat ini belum juga terselesaikan sepenuhnya.

Dapat dikatakan ini merupakan permasalahan dasar bagi proses situng pemilu. Kedua, ketika rekap data masing-masing TPS sudah didapatkan, kendala yang seringkali operator data situng temukan adalah kesalahan penulisan angka dan penjumlahan angka baik yang tersebar pada 5 form rekap data surat suara. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa yang ditampilkan dalam Situng KPU merupakan data hasil pindai C1. Data tersebut mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS. Sedangkan untuk hasil rekapitulasi pada situng diperbarui secara berkala. Situng KPU bukan merupakan dasar penetapan hasil pemilu. KPU menetapkan hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi manual secara berjenjang dan secara menyeluruh hingga tingkat nasional.

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara haruslah memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu maka kita dapat mempertanyakan arti kepercayaan rakyat kepada demokrasi di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pada setiap tahapan dalam sistem pemilu yang dipakai akan terdapat kekurangan dan kelebihan yang akan mengarah kepada perbaikan untuk kedepannya. Evaluasi dibutuhkan guna mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang ada disaat sistem tersebut dijalankan. Peran masyarakat berpartisipasi mengawal jalannya proses rekapitulasi suara khususnya pada situng dibutuhkan agar suara kita bersama dapat terjaga sesuai dengan cita-cita kita mewujudkan pemilu yang berkeadilan dan berkebebasan di negara Indonesia.